Pelajaran Politik dari Buya HAMKA

4
buya hamka dan bung karno
buya hamka dan bung karno

Oleh: Muhammad Ikhsan RZ*

Hari ini, tepat pada tanggal 24 Juli 2019, Buya Hamka telah 38 tahun lamanya berpulang ke rahmatullah. Seperti pepatah melayu mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama.

Hamka meninggalkan nama besarnya sebagai seorang ulama, cendekiawan dan politisi yang patut kita refleksikan kembali untuk mengambil pelajaran berharga yang Ia wariskan kepada anak-anak bangsa.

Nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, orang-orang biasa mengenalinya dengan panggilan Buya Hamka. Ia merupakan seorang ulama besar dari Minang yang dikenal atas komitmen teguhnya terhadap Islam.

Hamka merupakan ulama yang multitalenta. Tidak hanya  dalam hal ilmu keagamaan, Hamka juga menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik. Hebatnya lagi, semua ilmu tadi dipelajarinya secara autodidak tanpa melalui pendidikan khusus.

Maka tidak heran jika John L. Esposito di dalam Oxford History of Islam (1999) menyejajarkan sosok Hamka dengan Sir Muhammad Iqbal, Sayyed Ahmad Khan, dan Muhammad Assad.

Bukan Ulama Menara Gading

Bukanlah Hamka namanya jika ia hanya berdiri dan berkhotbah di “menara gading”, melangit serta teralienasi dari realitas sosial. Jika Antonio Gramsci pernah membicarakan keberadaan intelektual organik yaitu para intelektual yang memiliki kesadaran akan keberpihakan pada rakyat tertindas serta anti terhadap kemapanan (status-quo), maka Hamka adalah perwujudan watak intelektual organik tersebut dalam bingkai keulamaan.

Berbagai catatan sejarah menyebutkan, Hamka muda pernah bergelut di dunia jurnalistik dengan berkarier sebagai wartawan, penulis, editor, dan penerbit sejak tahun 1920-an. Selain seorang wartawan, Hamka muda aktif terlibat dalam dunia pergerakan, Ia memulai kiprah politiknya dengan menjadi anggota Partai Serikat Islam pada tahun 1925.

Pada waktu yang relatif bersamaan, Hamka turut ikut bergerak bersama kaum reformis dalam mendirikan Muhammadiyah untuk memberantas takhayul, bid’ah dan khurafat di Padang Panjang yang membuat umat Islam mengalami ketertinggalan.

Progresifitas Hamka semakin memuncak ketika ia menerbitkan majalah Panji Masyarakat pada Juli 1959, sebuah majalah yang menitikberatkan pada isu-isu agama, keadilan sosial dan politik.

Akibat dari kritisisme yang tidak dapat dibendung, pada tanggal 17 Agustus 1960 majalah ini dibredel oleh penguasa dan disusul dengan dipenjarakannya Buya Hamka selama dua tahun tanpa melalui proses pengadilan (1964-1966) atas tuduhan subversif dan rencana pembunuhan Soekarno.

Melawan Tanpa Kekerasan

Hal yang patut kita pelajari dari aktivitas Hamka di dunia politik dan pergerakan didasari atas menguatnya totalitarianisme Orde Lama (1959-1965), diawali dengan pembubaran Majelis Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih secara demokratis, jujur dan damai.

Dilanjutkan dengan penangkapan beberapa tokoh pers, pemberedelan buku-buku, media cetak,  dan karya-karya yang tidak sehaluan dengan penguasa, semakin melengkapi kediktaktoran penguasa saat itu.

Pada tahun 1950-an PKI yang sedang pada masa kejayaannya ingin melebarkan sayap pergerakannya ke sektor  seni-budaya dengan mendirikan LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) untuk menampilkan kesenian dalam balutan ideologi Marxisme-Leninisme.

Di bawah asuhan Pramodya Ananta Toer, LEKRA mencederai keluhuran seni dengan menyiarkan propaganda dan serangan politik secara sistematik dan masif terhadap seniman-sastrawan yang tidak berhaluan dengan penguasa dan LEKRA/PKI.

Hamka, H.B Jasin, St. Takdir Alisjahbana salah satu dari sekian banyak seniman-sastrawan yang dibabat habis-habisan oleh Pram dengan bahasa dan tuduhan tidak pantas melalui LEKRA. Hamka yang menyadari bahwa kesenian dan kebudayaan sangat berpotensi untuk mempengaruhi masyarakat, dengan cepat ikut turut andil dalam membentuk Lembaga Manifestasi Kebudayaan,  sebuah wadah perhimpunan bagi seniman-sastrawan yang merdeka dari pengaruh penguasa sekaligus sebagai anti-tesa dari kesenian LEKRA yang berafiliasi dengan politik PKI tersebut.

Saat tuduhan dan propaganda lawan politik menghujamnya, Hamka senantiasa melawan dengan karya, tidak  dengan menggunakan kekerasan fisik atau mengerahkan massa walau ia memiliki basis massa yang besar, yaitu mereka yang terhimpun dalam jama’ah Masjid Agung Al-Azhar, tempat dimana Hamka mengisi rutin pengajian tafsir serta warga Persyarikatan Muhammadiyah tempat dimana Hamka berorganisasi sejak muda.

Sehingga karyanya seperti Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Keadilan Sosial dalam Islam, Pandangan Hidup Muslim, Merdeka, Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, dan Tafsir Al-Ahzarmemberikan pelajaran politik bahwa perlawanan intelektual haruslah dilawan secara intelektual, konfrontasi seni-budaya haruslah dilawan dengan seni-budaya, karya haruslah dilawan dengan karya pula.

Tidak serta-merta melalui aksi reaksioner mengerahkan massa yang justru hanya akan memakan biaya sosial-kemanusiaan yang tinggi. Pelajaran perlawanan dari Hamka ini kontras dengan apa yang dilakukan oleh sebagian elit agama kontemporer yang sedikit-sedikit suka mengerahkan massanya dalam melakukan perlawanan politik.

Keteladanan yang Paripurna

Membaca Hamka apabila tergesa-gesa hanya akan membuat kita berpikiran betapa kerasnya ia terhadap lawan politiknya. Namun kesan tersebut akan luntur jika kita tilik dalam dimensi kemanusiaan, Hamka merupakan sosok politisi yang berjiwa besar serta lembut terhadap lawan politiknya.

Sebuah kisah mengharukan terjadi pada tanggal 16 Juni 1970, ketika Hamka yang pernah dipenjarakan oleh Soekarno selama dua tahun lamanya tanpa proses pengadilan, memenuhi keinginan Soekarno yang mengatakan dalam suratnya kepada Hamka: “Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam shalat jenazahku”.

Hamka yang menerima surat tersebut melalui Mayjen Soeryo ajudan Soeharto dengan mantap segera bergegas ke Wisma Yaso untuk mengimami shalat jenazah Soekarno.

Begitu pula kisah antara Hamka dengan Pramodya Ananta Toer. Pram melalui Harian Rakyat dan Harian Bintang Timur tersebut memfitnah novel “Tenggelamnya Kapal Van der Wijck” karya Hamka adalah hasil jiplakan dari karya Alvonso Care dengan hanya berangkat pada asumsi tanpa berdasarkan data-data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berbulan-bulan lamanya koran komunis tersebut malakukan propaganda dan fitnah terhadap Hamka, tidak melunturkan jiwa besarnya kepada anak sulung Pramodya Ananta Toer yang saat itu ingin memualafkan suaminya dan belajar Islam kepada Hamka.

Dalam pertemuan ini Hamka sama sekali tidak pernah menyinggung bagaimana perlakuan Pram terhadapnya. Melainkan Hamka dengan ramah dan bersemangat mengajarkan Islam kepada putri sulung Pram dan calon suaminya yang ingin masuk Islam.

Dua kisah ini merupakan sebuah bentuk keteladanan yang paripurna dari sosok Hamka. Sisi kepribadian Hamka dalam berpolitik yang menampilkan watak kenegarawan, pemaaf, integritas, teguh serta tidak kenal takut dalam berpendirian, patut diteladani oleh elit-elit politik dan elit-elit bangsa kita hari ini.

Betapa banyak kita saksikan politisi-politisi kontemporer yang mengalami krisis integritas dan pendirian, sehingga para pemenang kontestasi politik dapat dengan mudah menyeret politisi tunapendirian tersebut.

Ini merupakan gejala politik pragmatisme (mana lebih enak join) yang sudah menjangkiti sebagian besar politisi-politisi kita, padahal kita melupakan bahwa dalam suasana demokrasi perlunya narasi alternatif dari para politisi di luar penguasa agar iklim perpolitikan dan demokrasi dapat tetap berjalan dengan sehat dan berimbang.

Sehingga pada akhirnya, terdapat dua kesimpulan pelajaran penting dari kelihaian berdakwah dan berpolitik ala Buya Hamka. Pertama, yaitu pentingnya memiliki ulama organik yang tidak hanya berada di “menara gading”, melangit serta tunarealitas. Kedua, pentingnya memiliki ulama yang berpolitik secara autentik. Wallahu’alam, billahifisabililhaq fastabiqul khairat.

*Sekretaris Umum PC IMM Aceh Besar